topmetro.news – Kepala Inspektorat Madina Rahmad Daulay ST mengaku khilaf. Pengakuan itu ia sampaikan ketika menghadiri panggilan Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina), Senin (12/6/2023).
Pemanggilan itu sendiri terkait aksi unjuk rasa damai Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Pers di Gedung DPRD Madina beberapa waktu lalu. Di mana massa menyatakan Rahmad Daulay ST arogan dan harus dicopot dari jabatannya.
Ketua Komisi I menyampaikan hal itu melalui anggotanya, Rahmad Riski Daulay, kepada sejumlah wartawan, di Gedung DPRD, Senin (12/6/2023), usai acara.
“Ya, itu dia. Kekhilafan sebagai manusia. Terjadinya mungkin percakapan yang kurang mengenakkan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Dan terkait itu, Kiki juga menambahkan, Komisi I DPRD Madina sudah mengingatkan langsung kepada Inspektur agar tidak terjadi lagi.
“Kami sampaikan, bukan hanya kepada Inspektorat. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) tidak ada lagi yang arogan di Madina,” tegas Kiki dari Fraksi Demokrat tersebut.
Dijelaskannya, yang disampaikan Inspektur, sudah ada mediasi dilakukan bupati. “Itu sudah sangat bagus. Berarti, itu sudah tidak ada lagi masalah. Mediasi itu sudah dilakukan dengan sejumlah wartawan. Termasuk tokoh pers di Madina termasuk Ketua PWI, Ketua SMSI dan Bang Iskandar Hasibuan,” ujar Kiki.
Khilaf dan Salah
Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, mengungkapkan kemarin, sebagai manusia tidak lepas dari khilaf dan salah.
“Ke depan, saya berharap, agar peristiwa ini diambil hikmahnya untuk bersama-sama ikut menciptakan Mandailing Natal yang lebih baik,” ujar Sukhairi dihadiri sejumlah pimpinan OPD termasuk Kepala Badan Inspektorat Madina Rahmad Daulay.
Selain OPD lebih membuka diri dan lebih terbuka kepada pers, Bupati juga minta kepada Dinas Kominfo harus lebih berperan menjembatani pers dengan OPD dan menyampaikan suara pemkab.
reporter | TIM
